MAKALAH
INTERELASI
NILAI JAWA DAN ISLAM PADA ASPEK POLITIK
Dipresentasikan
dalam Mata Kuliah
Islam dan Kebudaya Jawa
Kelas
: PM-5C
Yang diampu
oleh : M. Rikza Chamami, MSI
Oleh
:
Riska
Yani Wulan Sari (133511086)
Musthalikhah (133511087)
M. Hafid
Nasyrullah (133511090)
FAKULTAS
ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015
I.
PENDAHULUAN
Budaya
Jawa telah dibangun dalam proses historis yang sangat panjang sejak zaman Jawa
Klasik, Jawa Islam, zaman Surakarta (Purbacaraka) bahkan sampai zaman modern
sekarang ini.
Proses
interaksi antara Islam dan budaya lokal Jawa itu berlangsung terus-menerus
tanpa henti, kadang-kadang melalui proses integrasi,terkadang konflik, suatu
jalan yang tidak terelakkan bila penyampaian pesan-pesan Islam menempuh jalan
secara kultural dakwah yang sejuk dan damai, bukan jalan struktural, secara
politik dan militer yang keras dan panas.
Demikian
luas pembahasan Budaya Jawa, karena ia mencakup segala aspek kehidupan manusia
di Jawa, menyangkut ekonomi, sosial, seni budaya, politik pemerintahan ilmu
pengetahuan pandangan hidup dan lain-lain.
Salah
satu pembahasan yang menarik mengenai interelasi budaya Jawa dengan aspek
kehidupan manusia adalah mengenai hubugan nilai –nilai Jawa dan Islam yang
dilihat dari aspek politik.
II.
PERMASALAHAN
Rumusan masalah yang dapat dibahas adalah sebagai berikut.
1.
Bagaimana kedatangan Islam dan pengaruhnya terhadap politik?
2.
Bagaimana sistem kemasyarakatan Masyarakat Jawa?
3.
Bagaiman sistem politik masyarakat Jawa?
4.
Bagaimana interelasi budaya jawa dan Islam dalam aspek politik?
III.
PEMBAHASAN
A.
Kedatangan Islam dan
Pengaruhnya Terhadap Politik
Marcopolo yang tinggal di Sumatera Utara sebagai utusan Kubali Khan
pada tahun 1292, mencatat bahwa sebuah
kota pesisir yang bernama Perlak baru saja memeluk agama Islam. Pada tahun 1414
kerajaan Malaka yang didirikan di pantaibarat Malaya pada abad XIV masuk agama
Islam. Pedagang – pedagang Islam dari Arab dan Gujarat, juga orang Jawa yang
berkedudukan di Malaka, membawa agama Islam ke kota-kota pelabuhan pantai Utara
Pulau Jawa.[1]
Sejak pertumbuhan dan perkembangan Islam di Jawa dengan munculnya
kota pusat kerajaan Demak dan kota-kota pelabuhan yang pada saat itu
memungkinkan perkembangannya. Hal itu karena kunci pelayaran dan perdagangan
yang terbentang antara Selat Malaka melalui pesisir utara Pulau Jawa sampai
Maluku sebagian besar ada di tangan pedagang – pedagang muslim.[2]
Menurut Lathiful Khuluq, minimal ada lima fase penyebaran Islam
kepada masyarakat Jawa. Pertama, islamisasi yang dilakukan oleh para
pedagang muslim dari India dan Arabia
kepada komunitas masyarakat biasa di pesisir pulau Jawa. Kedua,
Islamisasi yang dilakukan oleh para ulama yang terkenal dengan sebutan “wali
sanga”. Ketiga, islamisasi dibawah kerajaan Islam Mataram yang berpusat
di pedalaman pulau Jawa, terutama pada masa Sultaan Agung. Keempat,
Islamisasi yang diwarnai dengan makin maraknya gerakan pemurnian Islam yang
dibawa ke nusantara pada abad ke -18. Kelima, Islamisasi yang ditandai
dengan gerakan reformasi yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam
seperti Sarekat islam.[3]
Menurut Legge agama Islam menjadi menarik bagi kota-kota pesisir
dari dua segi. Disatu pihak sebagai lambang perlawanan terhadap Majapahit, di
lain pihak karena agama Islam merupakan alternatif terhadap keseluruhan
pandangan dunia Hindu. Ada dua keuntungan ketika merekamemeluk Islam, yaitu mereka
akan menjadi sama kedudukan rohaninya dengan lawan-lawan potensisal yang
beragama Islam, dan mereka juga dapat memperoleh bantuan kekuatan – kekuatan
muslim yang sama terhadap lawan-lawan mereka yang bukan Islam.
Pada tahun 1526, Batam, Jawa Barat memeluk agam Islam dan
berkembang menjadi negara yang kuat. Pada waktu yang sama Demak, Jawa
Tengah,pada tahun 1511 telah menjadi kesultanan. Pada akhir abad XVI Senapati dari
mataram berhasil memperluas pengaruhnya sampai ke Kediri. Beberapa tahun
kemuadian Demak ditaklukkan. Penghancuran kota-kota perdagangan Jawa Utara oleh
mataram memercepat kematian perdagangan Jawa antar pulau. Jawa Tengah dengan
mentalitas politiknya yang terarah ke dalam kembali menjadi pusat kehidupan
politik, budaya dan ekonomi Jawa.
Selama 150 tahun berikutnya kekuasaan Mataram terus menyusut. Pada tahun 1755
Kerajaan Mataram untuk pertama kali dibagi dan terpecah ke dalam Kasultanan
Surakarta di bawah susunan Paku Buana III, dan Kesultanan Yogyakarta di bawah
Hamengku Buwono I. Waktu tahun 1798 Indonesia diserahkan kepada pemerintah Belanda,
kerajaan mataram hanya memiliki kedaulatan yang sangat terbatas. Pada saat itu
tahta ke empat masih diduduki oleh keturunan keempat cabang keturunan Sultan
Agung. Namun, hanya pemerintah Hamengku Buwono IX di Yogyakarta yang masih
mempunyai arti politik. [4]
Pada akhir abad XVII hampir seluruh Pulau Jawa secara resmi
beragama Islam. Kehadiran Islam di Jawa sejak awalnya mudah diterima karena
pendakwahnya menyampaiakan Islam secara Harmonis yakni merengkuh tradisi yang
baik sebagai bagian dari ajaran agama Islam.[5]Namun,
dalam gaya kehidupan pengaruh tradisi Hindu Jawa lebih menonjol.
Pada akhir abad XIX, Belanda dalam rangka politik indirect
menyerahkan pelaksanaan penarikan upeti kepada elit priyayi dalam negeri. Di
pihak lain, hubungan yang semakin besar dengan negara- negar Timur Tengah mengakibatkan
suatu gerakan pembaharuan dalam agama Islam sendiri. Mistik Jawa yang memang
heterodok, tetapi memandang diri sebagai ungkapan keagamaan Islam dilolak
sebagai bukan Islam lagi. Dengan sendirinya polarisasi antara aliran kebudayaan
santri dan aliran yang berpegang pada kebudayaan Jawa semakin terasa.
Pada tahun 1913 dibentuk pengelompokan politik pertama dengan nama
serikat Islam. Dalam waktu sepuluh tahun tubuh sarikat Islam terjadi
konfrontasi antara yang berpedoman agama Islam dengan dengan yang perpedoman
komunis. Sejak itu organisasi politik Indonesia berkembang menurut garis Islam
dan “abangan”.[6]
B.
Sistem Kemasyarakatan Masyarakat Jawa
Dalam kenyataan hidup masyarakat Jawa, orang masih membeda-bedakan golongan sosial orang Jawa yang dibedakan
menjadi:
1.
Wong cilik (orang kecil), terdiri dari petani, dan mereka yang
berpendapatan rendah.
2.
Kaum priyayi, terdiri dari pegawai dan orang-orang intelektual.
3.
Kaum ningrat, gaya hidupnya tidak jauh dengan kaum priyayi.
Selain penggolongan diatas, orang jawa juga dibedakan atas dasar
keagamaan dalam dua kelompok, yaitu:
1.
Jawa kajawen, yang sering disebut abanganyang dalam kesadaran dan
cara hidupnya ditentukan oleh tradisi Jawa pra Islam.
2.
Santri, yang memahami dirinya sebagai orang Islam yang berorientasi
kuat terhadap agama Islam dan berusaha hidup menurut ajaran Islam.[7]
Secara administratif, suatu desa di Jawa biasanya disebut kelurahan
yang dikepalai oleh seorang lurah. Sekelompok dari 15 sampai 25 desa merupakan
suatu kesatuan administratif yang disebut kecamatan dan dikepalai oleh seorang
camat.[8]
C.
Sistem Politik Masyarakat Jawa
D.H. Burger dalam bukunya Perubahan – Perubahan Struktur dalam Masyarakat
Jawa menulis bahwa masyarakat jawa dibagi menjadi empat tingkatan, yaitu para
raja, bupati, kepala desa, dan rakyat jelata. Raja menjadi kedudukan tertinggi.
Melihat begitu besar kekuasaan raja, maka para pujangga menyebutnya Gung
Binatara, Bahu Dendha Nyakrawati (besar laksana kekuasaan dewa, memelihara
hukum, dan penguasa dunia), maka dari itu raja dikatakan wewenag wisesa
(amisdsa) ing sanagiri (berkuasa di seluruh negeri). Menurut doktrin
atau konsep kekuasaan Jawa raja berkuasa mutlak, tetapi memiliki tanggung jawab
yang besar.
Inilah yang menyebabkan masyarakat memilih pimpinan bukan atas
dasar pilihan rasional tetapi emosional, oleh karena itu karisma lebih penting
dari pada kemampuan.[9]
Sistem politik masyarakat Jawa dibagi menjadi dua masa yaitu sistem
politik masyrakat Jawa pra Islam dan sistem politik masyarakat Jawa masa Islam.
1.
Sistem Politik Masyarakat Jawa Pra Islam
Mataram (kerajaan feodal) adalah kerajaan yang masyarakatnya
tersusun berdasarkan pemilikkan tanah yang luas. Maha raja (kaisar) adalah
pemillik tanah yang luas, jika ia tidak ingin kehilangan seluruh tanah miliknya
maka ia harus membagi tanahnya kepada orang lain dengan kontrak feodal. Pada kontrak
tersebut raja membagikan sebagian tanah miliknya kepada penguasa bawahan (bupati),
lalu penguasa bawahan menyewakan tanah itu kepada petani yang dapat diserahkan
pada Lurah. Sebagai imbalannya penguasa bawahan memberikan kesetiaan kepada
raja dalam bentuk pasukan dan upeti.
Kekuasaan politik dan status yang dimiliki oleh bupati jawa
mengalami puncak perkembangannya selama periode kartasura di kerajaan Mataram. Para
birokrat adalah pemimpin rakyat dan mereka yang memegang kekuasaan politik
sebenarnya. Indikator birokrasi ini adalah penguasa lokal bukan hanya pengikut
dari pemegagang kekuasaan pusat secara pribadi melainkan juga memiliki hubungan
kekerabatan dengan mereka, artinya bukan hanya mereka yang memilik pertalian
darah melainkan pertalian ipar. Struktur birokrasi tersebut merupakan
instrumental bagi penguasa pusat karena kepatuhan penguasa lokal selalu
terjamin, akibatnya politik lokal sangat dipengaruhi oleh perjuangan kekuasaan
pusat.
Dalam budaya Mataram, rakyat dikenal sebagai kawula dalem
(hamba Raja). Raja berwenang mewajibkan semua pemuda berperan sebagai
prajuritnya. Semua pejabat raja disebut abdi dalem (pegawai raja).
Birokrasi itu ada yang mengurusi keperluan raja dan keluarganya. Pergantian
tahta tidak pernah dilakuakan selama raja yang mendahuluinya masih hidup.[10]
2.
Sistem politik Masyrakat Jawa Masa Islam
Sistem politik masyarakat Jawa pada masa Islam ditandai dengan
tampilnya Sunan Gunung Jati sebagai pemimpin agama dan politik di kesultanan Cirebon.
Dalam sistem pemerintahan kesultanan Cirebon, sultan mempunyai kekuasaan
tertinggi. Dalam tradisi Jawa biasanya, dia mendapat gelar Senopati ing
Alaga yang memberi kesan bahwa angkatan perang ditetapkan dalam
penyelenggaraan negara. Selain itu, Sultan mendapat julukan sebagai kholifah Rasulallah dengan
gelar sayyidin panatagama. Dalam masa perkembangannya Sunan gunung Jati
selain membangun sarana dan prasarana kerajaan, beliau juga aktif dalam
peperangan menghadapi serangan dari para adipati bawahan kerajaan Pakuan
Padjajaran yang ada di sekitar Cirebon dan beberapa pertempuran besar untuk
memperluas wilayahnya.
Keberhasilan aspek pemerintahan dan politik pada masa ini terbagi
dalam beberapaa aspek. Pertama, wilayah bawahan keraajaan Cirebon.Kedua,
Masjid Jami’ di ibukota.Ketiga, keraton Pakungwati (kediaman resmi Sunan
Gunung Jati). Keempat, tembok keliling keraton. Kelima, tembok
keliling ibukota.Keeman, jalan besar utama menuju pelabuhan dan ibukota.
Ketujuh, pasukan Jagabaya yang semakin banyak, dan yang terakhir tata
aturan pemerintahan yang rapi.
Menurut Sunardjo, strategi politik yang diterapkan Sunan Gunung Jati
dalam pengembangan kesultan Cirebon adalah asas desentralisasi yang berpola
pada pemerintahan kerajaan pesisir, yang menjadikan pelabuhan sebagai bagian
yang sangat penting, sedangkan pedalaman menjadi unsur penunjang yang vital.
Strategi ini dilakuakan dengan menerapkan program pemerintahan yang titik berat
utamanya ada pada intensitas pengembangan dakwah Islam dan didukung oleh
perekomomian yang menitik beratkan pada perdagangan. [11]
D.
Interelasi Budaya Jawa dan Islam Dalam Aspek Politik
Politik jawa tampak mencolok pada gelar-gelar raja Islam seperti
gelar sultan, kalifatullah sayyidin panatagama, tetunggul khalifatul mu’minin,
susuhunan, dam sebagainya.
Gelar ratu tetunggal dipakai oleh Sunan Giri ketika menjadi raja
pada masa transisi antara dari kerajaan Majapahit dan kerajaan Demak. Susunan
Giri berkuasa dalam keadaan vakum kekuasaan pasca keruntuhan Majapahit. Pada
masa vakum ini, tidak ada pimpinan yang berdaulat baik dari raja Hindu maupun
Islam. Kerajaan Majapahit yang Hindu telah runtuh, sedangkan kerajaan Islam
yang nantinya kerajaan Demak Belum berdiri. Sunan Giri berkuasa hanya dalam
waktu 40 hari pasca keruntuhan Majapahit oleh seorang raja Girindrawardana dan
Kelling Kendiri. Setelah masa peralihan 40 hari Sunan Giri menyerahkan
kedaulatan kepada raja Islam yang permanen yaitu Raden Fatah. Dialah raja
pertama kerajaan Islam Demak.[12]
Ada beberapa analisis mengenai Sunan Giri yang menjadi raja pada
waktu itu, padahal dia bukan keturunan raja.
1)
Mengkiaskan diri dengan Nabi Yusuf AS yang juga bukan keturunan
raja, tetapi naik tahta.
2)
Para wali khusunya sunan Giri tampaknya berkeyakinan bahwa tidak
baik bahwa suatu komunitas (umat) tanpa pemimpin, entah pemimpin itu mukmin
atau kafir.
3)
Sunan Giri hanya mengantarkan keadaan keadaan transisi menuju berdirinya
kerajaan Islam Demak.[13]
Simbol politik Islam Jawa juga terdapat pada raja-raja Jogjakarta yang
dipegang Sri Sultan Hamengkubuwono. Sri sultan Hamengkubuwono selain sebagai
raja (kekuasaan politik) juga sebagai sayyidina panatagama(pemimpin
agama). Inilah strategi politik jitu dari para pendahulu kita. Suatu proses
Islamisssi yang amat arif dan kultural.
Hal senada juga terdapat pada Kiai Ageng Pandan Arang yang menjadi
Bupati Semarang pertama yang merupakan bagian dari kesultanan Mataram.dia
diangkat pada tahun 1574 M. Kiai Ageng Pandan Arang adalah seorang ulama yang
memiliki pengaruh sangat besar ketika itu. Keistimewaan Kiai Ageng adalah
kegemarannya mengembangkan fungsi masjid yang nantinya menjadi cikal bakal
Masjid Agung kauman sekarang ini, bukan saja sebagai tempat ibadah ritual,
tetapi juga sebagai pusat pemerintah.
Simbol percampuran politik Islam Jawa juga terdapat pada bangunan -
bangunan kekuasaan. Pusat pemerintah dibuat dalam dalam satu rangkaian yang
terdiri dari kantor pemerintahan (kerajaan/kraton, Kabupaten), masjid,pasar,
dan alun-alun.[14]
IV.
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Pada akhir abad XVII hampir seluruh Pulau Jawa secara resmi
beragama Islam. Kehadiran Islam di Jawa sejak awalnya mudah diterima karena
pendakwahnya menyampaiakn Islam secara Harmonis.
Sistem Kemasyarakatan Masyarakat Jawa dalam kenyataan hidup
masyarakat Jawa, orang masih membeda-bedakan
golongan sosial orang Jawa yang dibedakan menjadi:Wong cilik (orang
kecil),Kaum priyayi, dan Kaum ningrat.
Sedangkan orang jawa atas dasar keagamaan terbagi atas dua kelompok, yaitu:Jawa
kajawen dan Santri.
Menurut doktrin atau konsep kekuasaan Jawa raja berkuasa mutlak,
tetapi memiliki tanggung jawab yang besar. Sistem Politik Masyarakat Jawa
dibagi menjadi dua masa yaitu :
1. Sistem Politik
Masyarakat Jawa Pra Islam dengan model kepemipinanPergantian
tahta tidak pernah dilakuakan selama raja yang mendahuluinya masih hidup. Program
perekomomian yang menitik beratkan pada pertaniandanpenyewaantanah
2. Sistem Politik
Masyarakat Jawa Masa Islamdengan model kepemimpinansultan mempunyai kekuasaan tertinggi. Program
pemerintahan menitik beratkan pada
intensitas pengembangan dakwah Islam dan didukung oleh perekomomian yang
menitik beratkan pada perdagangan.
Interelasi Budaya Jawa dan Islam Dalam Aspek Politik:
Politik jawa tampak mencolok pada gelar-gelar raja Islam seperti
gelar sultan, kalifatullah sayyidin panatagama, tetunggul khalifatul mu’minin,
susuhunan, dam sebagainya. Simbol politik
Islam Jawa juga terdapat pada raja-raja jogjakarta yang dipegang Sri
Hamengkubuwono.
Simbol percampuran politik Islam Jawa juga terdapat pada bangunan -
bangunan kekuasaandengansatu rangkaian bangunanyang terdiri dari kantor pemerintahan (kerajaan/kraton, Kabupaten),
masjid,pasar, dan alun-alun
B.
Saran
Demikianmakalah yang kami
buat.Tentunyamasihbanyakkekurangandankelemahannnyadalampenulisanmakalahini,
karenaterbatasnyapengetahuandankurangnyareferensi yang
berhubungandenganjudulmakalah.
Olehkarenaitu, kritikdan saran yang
membangunsangat kami harapkan demi
sempurnanyamakalahinidanperbaikanuntukmakalahselanjutnya.
Terimakasihatasantusiasmedaripembaca,
semogamakalahinibermanfaatbagikitasemua.
DAFTAR PUSTAKA
Amin,Darori. Islam dan Kebudayaan Jawa.Yogyakarta:Gama
Media.2000.
Huda,Nor. Islam NusantaraSejarah sosial Intelektual islam di
Indonesia.Jogyakarta:Ar-Ruzz Media.2007.
MH,Yana.Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa.Yogyakarta:Bintang
Cemerlang.2012.
Shodiq.Potret Islam Jawa.Semarang:Pustaka Zaman.2002.
BIODATA PEMAKALAH
1. Nama : RiskaYaniWulan Sari
NIM : 133511086
Prodi : PendidikanMatematika semester 5
TTL : Pati, 9 Januari 1995
Riwayat Pendidikan : SD N 2 Bogotanjung 02
SMP
N 2 Pati
SMA
N 3 Pati
UIN
Walisongo Semarang
Alamat : DesaBogotanjung, Kec. Gabus, Kab. Pati
NomorHp : 085641000925
Email : riskawulan549@gmail.com
2. Nama : Musthalihah
NIM : 133511087
Prodi : PendidikanMatematika semester 5
TTL : Grobogan, 28 Februari 1995
Riwayat Pendidikan : MI Sunniyyah 1 Selo
MTs
PuteriSunniyyahSelo
SMA
N 1 Pulokulon
UIN
Walisongo Semarang
Alamat : Desa. Kauman, Ds. Selo, Kec. TawangharjoKab.
Grobogan
NomorHp : 085740698598
Email : Musthalihah28@gmail.com
3. Nama : M. HafidNasyrullah
NIM : 133511090
Prodi : PendidikanMatematika semester 5
TTL : Sragen, 29 Agustus 1994
Riwayat Pendidikan : SD N 1 Gemolong
SMP
MTA Gemolong
SMK
MUHAMMADIYAH 1 Gondangrejo
UIN
Walisongo Semarang
Alamat : PerumNgembatAsri, Ds. NgembatPedas, Kec.
Gemolong, KabSragen
NomorHp : 085647404649
Email : hafid_nasyrullah@yahoo.com
[1]Dariri Amin, Islam
dan Kebudayaan Jawa,Yogyakarta:Gama Media,2000,hlm.204-205.
[2] Nor Huda, Islam
NusantaraSejarah sosial Intelektual islam di Indonesia,Jogyakarta:Ar-Ruzz
Media,2007,hlm.53.
[3]Nor Huda, Islam
NusantaraSejarah sosial Intelektual islam di Indonesia,Jogyakarta:Ar-Ruzz
Media,2007,hlm.40
[4]Darori Amin, Islam
dan Kebudayaan Jawa,Yogyakarta:Gama Media,2000,hlm.204-206.
[5] Muhammad
Solikhin, Ritual dan Tradisi Islam Jawa,Yogyakarta:Narasi,2010,hlm.19.
[6]Darori Amin, Islam
dan Kebudayaan Jawa,Yogyakarta:Gama Media,2000,hlm.204-212.
[7] Yana MH, Falsafah
dan Pandangan Hidup Orang Jawa,Yogyakarta:Bintang cemerlang,2012,hlm15-16.
[8]Shodiq,Potret
Islam Jawa,Semarang:Pustaka Zaman,2002,hlm.76-77.
[9]Shodiq,Potret
Islam Jawa,Semarang:Pustaka Zaman,2002,hlm.78-79
[10]Shodiq,Potret
Islam Jawa,Semarang:Pustaka Zaman,2002,hlm.79-81
[11]Shodiq,Potret
Islam Jawa,Semarang:Pustaka Zaman,2002,hlm.83-84
[12] Shodiq,Potret
Islam Jawa,Semarang:Pustaka Zaman,2002,hlm.73.
[13]Darori Amin, Islam
dan Kebudayaan Jawa,Yogyakarta:Gama Media,2000,hlm.217-219.
[14]Shodiq,Potret
Islam Jawa,Semarang:Pustaka Zaman,2002,hlm.73-74.
